LIDAHRAKYAT.COM — KEFAMENANU,— Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, mendorong pemerintah agar pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.

Dorongan tersebut disampaikan Kamillus ketika membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Perbatasan yang berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten TTU, Rabu (2/9/2026). Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028.

Dalam kesempatan itu, Kamillus menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berangkat dari persoalan nyata di lapangan. Menurut dia, setiap program perlu memiliki skala prioritas, indikator keberhasilan yang dapat diukur serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Ia kemudian menggarisbawahi lima agenda utama yang dinilai penting untuk menjadi perhatian dalam pembangunan kawasan perbatasan. Agenda tersebut mencakup peningkatan konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat serta keberlanjutan program pembangunan.

Prioritas pertama adalah memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Wabup Kamillus menilai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, jaringan transportasi serta infrastruktur pendukung lainnya sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi di wilayah yang selama ini memiliki tantangan geografis.

Menurutnya, konektivitas bukan sekadar persoalan transportasi, tetapi menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan dasar sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi dari wilayah perbatasan.

Prioritas kedua berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Pemerintah, kata Kamillus, perlu memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, hunian yang layak, pendidikan dan layanan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan negara secara nyata di tengah masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan ekonomi kawasan perbatasan. Kamillus mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi harus mampu menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berbagai potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga pariwisata, menurutnya, perlu dikembangkan secara terintegrasi. Potensi tersebut harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya membangun infrastrukturnya saja, tetapi juga harus membangun ekonominya,” tegas Kamillus.

Prioritas keempat adalah penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal. Ia menilai pembangunan perbatasan membutuhkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, pelaku usaha, kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sepihak dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Sementara itu, prioritas kelima adalah menjamin keberlanjutan program pembangunan. Kamillus mengingatkan agar kebijakan di kawasan perbatasan tidak dilaksanakan secara parsial maupun berhenti setelah satu periode program. Setiap kegiatan harus memiliki kesinambungan serta terhubung antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Kamillus berharap lima agenda tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028. Ia menegaskan, perencanaan pembangunan perbatasan harus realistis, terukur, terintegrasi dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga pembangunan yang dilakukan hari ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. (*)

Editor: Oktovianus Arkyan Masan, S.Fil