LIDAHRAKYAT.COM — NUSA TENGGARA TIMUR,— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama unsur TNI-Polri dan DPRD NTT bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Pulau Flores. Rapat koordinasi penanganan darurat digelar di Polsek Alok, Kabupaten Sikka, Sabtu (15/8/2026), dipimpin Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Antariksawan, Danrem 161/Wira Sakti, Dankodaeral VII Kupang, serta pimpinan DPRD NTT.

Bencana tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Hingga Sabtu sore, pemerintah mencatat sedikitnya 33 orang meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami luka-luka. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pencarian, evakuasi, serta pendataan korban di sejumlah lokasi masih berlangsung.

Dari total korban meninggal dunia, tiga orang tercatat berasal dari Kabupaten Sikka, satu orang dari Ngada, 14 orang dari Manggarai, 14 orang dari Manggarai Timur, dan satu orang dari Manggarai Barat. Sementara korban luka-luka tersebar di Kabupaten Sikka sebanyak enam orang, Ende 13 orang, serta Manggarai Barat empat orang.

Situasi di lapangan masih membutuhkan penanganan cepat. Sebanyak empat orang di Kabupaten Manggarai dilaporkan masih tertimbun reruntuhan bangunan dan hingga Sabtu masih dalam proses pencarian serta evakuasi oleh tim gabungan. Pemerintah memastikan operasi penyelamatan menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan data korban belum bersifat final. Menurut dia, pembaruan angka akan terus dilakukan berdasarkan hasil pencarian dan verifikasi petugas di lapangan.

“Data ini masih terus diperbarui seiring proses pencarian, evakuasi, dan pendataan di lapangan,” kata Melki saat berada di Maumere.

Selain korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur penting. Salah satu fasilitas yang terdampak cukup berat adalah Terminal Pelabuhan Lorens Say Maumere. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Ende yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Gangguan terhadap akses transportasi turut menjadi persoalan dalam penanganan pascabencana. Sejumlah ruas jalan darat dilaporkan terputus akibat longsoran material dari tebing. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas warga sekaligus distribusi bantuan menuju wilayah yang terdampak.

Untuk membuka kembali akses tersebut, Balai Jalan Kementerian PUPR bersama Dinas PUPR Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten melakukan penanganan secara intensif. Pembersihan material longsor dan pemulihan jalur menjadi bagian penting agar kendaraan bantuan, tim medis, serta personel penyelamat dapat menjangkau lokasi terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi yang mengalami gangguan akibat gempa. Perbaikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh penerangan, berkomunikasi dengan keluarga, serta menerima informasi resmi mengenai perkembangan situasi bencana.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur NTT menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak tidak boleh terhambat persoalan administrasi. Makanan, air minum, tenda, selimut, serta kebutuhan tempat tinggal sementara harus segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, terutama para pengungsi.

Pemerintah daerah bersama TNI-Polri juga diberi ruang untuk mengambil langkah cepat apabila persediaan logistik pemerintah di wilayah terdampak tidak mencukupi. Stok kebutuhan pokok yang tersedia di masyarakat maupun pertokoan lokal dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan mekanisme pembayaran diselesaikan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Pemprov NTT masih menyusun laporan menyeluruh mengenai jumlah korban, kerusakan, kebutuhan logistik, serta kondisi wilayah terdampak untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Gubernur juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan mengutamakan informasi resmi dari BMKG, pemerintah daerah, serta TNI-Polri. Di tengah situasi duka tersebut, seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan penggiat media sosial, diharapkan ikut menjaga ketenangan publik dengan menyampaikan informasi yang akurat, menyejukkan, dan tidak menambah kepanikan. (*)

Editor: Oktovianus Arkyan Masan, S.Fil