LIDAHRAKYAT.COM Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diterima Bupati Yahukimo di Jakarta terdengar megah dan penuh simbol keberhasilan. Namun bagi masyarakat Yahukimo, penghargaan itu justru memunculkan pertanyaan moral yang tajam: bagaimana mungkin prestasi kesehatan dirayakan, sementara rakyat terus dimakamkan hampir setiap hari?, Yahukimo adalah daerah konflik aktif, wilayah dengan akses kesehatan yang rapuh dan tidak stabil. RSUD Dekai, satu-satunya rumah sakit rujukan kabupaten, berulang kali dikeluhkan masyarakat karena keterbatasan pelayanan. Puskesmas hanya beroperasi sekitar lima jam sehari, selebihnya tutup dengan alasan keamanan. Dalam situasi darurat, lima jam pelayanan bukan solusi melainkan penundaan yang berujung kematian.

Di KM 8, kompleks pemakaman terbesar di Yahukimo, liang kubur terus bertambah. Realitas ini kontras tajam dengan panggung penghargaan di ibu kota. Maka publik wajar bertanya: kesehatan versi siapa yang sedang dirayakan?

UHC di Atas Kertas, Kematian di Lapangan

Universal Health Coverage bukan sekadar kepesertaan BPJS atau laporan administratif. Dalam kerangka kesehatan publik global, UHC menuntut akses nyata, pelayanan bermutu, keberlanjutan layanan, dan keselamatan nyawa.

Jika:
1. Rumah sakit tidak berfungsi optimal,
2. tenaga medis takut bertugas,
3. jam pelayanan dibatasi oleh konflik,
4. Pasien meninggal tanpa pertolongan layak,
maka UHC berubah menjadi angka tanpa makna. Yang naik hanyalah statistik, sementara rakyat mencatat nama keluarga yang dimakamkan. Ini adalah coverage tanpa care, kebijakan tanpa kehadiran negara.

Negara Hadir di Panggung, Absen di RS Dekai

Negara tampak sangat hadir di ballroom penghargaan Jakarta dan Bali, tetapi absen di ruang gawat darurat RS Dekai. Yang dibutuhkan Yahukimo bukan piagam berbingkai emas, melainkan:
1. okter yang berjaga penuh,
2. Obat yang tersedia,
3. jaminan keamanan fasilitas kesehatan.
Apa arti penghargaan kesehatan jika Puskesmas tutup sebelum sore?
Apa makna UHC jika konflik melumpuhkan layanan medis?
Apa gunanya trofi jika rakyat mati di jalan menuju rumah sakit?

Nepotisme Simbolik dan Pembusukan Etika Pemerintahan

Keganjilan tidak berhenti pada satu penghargaan. Beberapa hari sebelum penghargaan Bupati, publik Yahukimo menyaksikan Ketua DPRD Yahukimo yang memiliki hubungan kekerabatan langsung (keponakan) dengan Bupati juga menerima penghargaan di luar daerah. Kini, giliran Bupati menerima penghargaan bidang kesehatan.

Secara politik, ini membentuk pola legitimasi simbolik yang problematis. Dalam kajian pemerintahan, situasi semacam ini dikenal sebagai nepotisme simbolik: ketika relasi kekuasaan berbasis keluarga diperkuat bukan oleh kinerja terukur, melainkan oleh pengakuan seremonial. Relasi om dan keponakan antara eksekutif dan pimpinan legislatif bukan urusan privat ketika: fungsi pengawasan DPRD melemah, jarak kritis antara lembaga hilang, dan kekuasaan berputar dalam lingkaran keluarga.

Demokrasi lokal kehilangan daya koreksi. Pemerintahan berubah dari arena akuntabilitas menjadi zona proteksi kekuasaan.

Kekuasaan Satu Suku di Tanah Dua Belas Suku

Yahukimo adalah rumah bagi 12 suku asli, ditambah komunitas pendatang Nusantara yang telah lama hidup berdampingan. Namun dalam praktik pemerintahan hari ini, jabatan-jabatan strategis terpusat pada satu suku tertentu. Suku-suku lain yang juga pemilik sah tanah dan masa depan Yahukimo—terpinggirkan dari pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar soal representasi, melainkan masalah serius tata kelola pemerintahan. Ketika negara lokal direduksi menjadi milik satu klan atau satu garis darah: kebijakan kehilangan perspektif inklusif, pelayanan publik berisiko bias, ketidakpercayaan sosial menguat, konflik horizontal mudah tersulut.

Di wilayah konflik seperti Yahukimo, eksklusivisme kekuasaan bukan solusi ia justru memperdalam krisis.

Penghargaan sebagai Kamuflase Kegagalan

Dalam konteks inilah, rentetan penghargaan elite Yahukimo menjadi sangat problematis. Bukan karena penghargaan itu salah secara administratif, tetapi karena tidak berbanding lurus dengan pengalaman rakyat.

Ketika:

1. rumah sakit lumpuh,
2. Puskesmas beroperasi setengah hari,
3. rakyat mati tanpa pelayanan layak,
4. kuburan terus bertambah.

lalu elite tampil menerima penghargaan, publik berhak bertanya: Apakah penghargaan ini mencerminkan kinerja, atau sekadar mengukuhkan jejaring kekuasaan, di titik ini, penghargaan kehilangan netralitasnya. Ia berubah menjadi alat kamuflase kegagalan struktural.

Penghargaan di Atas Kuburan

Tulisan ini bukan penolakan terhadap UHC atau pembangunan kesehatan. Justru sebaliknya: ini adalah seruan agar kesehatan tidak direduksi menjadi simbol dan laporan. Kesehatan adalah soal hidup dan mati, bukan soal foto dan tepuk tangan.

Selama Yahukimo masih:

mengubur warganya hampir setiap hari, membiarkan rumah sakit berjalan setengah nyawa, dan menormalisasi kematian sebagai “risiko wilayah konflik”, maka setiap penghargaan kesehatan yang diterima bukan prestasi, melainkan penghinaan terhadap penderitaan rakyat.

Di Yahukimo hari ini, trofi diangkat tinggi, nisan ditanam lebih dalam. Sejarah kelak akan bertanya: Siapa yang sebenarnya diselamatkan oleh kebijakan kesehatan ini rakyat, atau citra kekuasaan ? (Elius Pase)