LIDAHRAKYAT.COM - Awal tahun 2026 dibuka dengan dentuman yang tak berasal dari panggung politik, melainkan dari panggung komedi. Pandji Pragiwaksono, sang komika yang dikenal lihai menari di antara batas tawa dan kritik, kembali mengguncang ruang publik lewat pertunjukan tunggalnya bertajuk Mens Rea . Sebuah judul yang tak main-main—Latin, tajam, dan sarat makna hukum: “niat jahat.” Namun, apakah benar niat Pandji adalah jahat? Ataukah justru ia sedang menyingkap niat jahat yang bersembunyi di balik wajah-wajah kuasa?

Dalam dunia hukum, Mens Rea adalah ruh dari kesalahan. Tanpa niat, tindakan hanyalah gerak tanpa makna. Pandji tampaknya memahami filosofi ini dengan baik. Ia tidak sekadar melontarkan lelucon, melainkan menguliti lapisan-lapisan moral dan politik bangsa. Ia menertawakan bukan untuk menghina, melainkan untuk menyadarkan. Seperti pisau bedah yang tajam, setiap gurauan bisa melukai bila tak hati-hati digunakan.

Pertunjukan Mens Rea menjadi semacam eksperimen sosial: bagaimana bangsa ini menanggapi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Pandji menyinggung konsesi tambang yang diberikan kepada organisasi keagamaan besar—isu yang selama ini diselimuti kabut kesantunan dan tabu. Ia juga menyorot fenomena “artis parlemen,” di mana popularitas sering kali lebih berharga daripada kompetensi. Dan di tengah semua itu, ia menyelipkan sindiran terhadap pejabat publik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian memantik perdebatan tentang batas antara kritik dan penghinaan. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian mengangkat Pandji sebagai pahlawan kebebasan berekspresi, simbol keberanian di tengah iklim demokrasi yang kian rapuh. Mereka melihatnya sebagai suara rakyat yang menolak bungkam, yang berani menertawakan kekuasaan tanpa takut kehilangan panggung. Namun sebagian lain menilai Pandji telah menyeberangi garis etika. Bagi mereka, komedi bukanlah lisensi untuk melukai, dan satire bukan alasan untuk menelanjangi martabat seseorang.

Menariknya, di tengah riuhnya perdebatan, Gibran justru memilih diam yang meneduhkan. Ia meminta pendukungnya untuk tidak reaktif—sebuah sikap yang, entah disadari atau tidak, justru memperlihatkan kedewasaan politik yang jarang muncul di tengah panasnya ego publik. Diamnya Gibran menjadi semacam jeda di tengah orkestra kebisingan, mengingatkan bahwa tidak semua serangan harus dibalas dengan amarah.

Fenomena Mens Rea mengajarkan satu hal penting: demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang kebijaksanaan mendengar. Komedi, dalam bentuk terbaiknya, adalah seni menertawakan diri sendiri sebelum menertawakan orang lain. Ia adalah ruang refleksi, bukan arena pembantaian karakter. Ketika sensitivitas sosial menipis dan ego politik menebal, tawa bisa berubah menjadi peluru, dan panggung bisa menjelma menjadi medan perang moral.

Pandji mungkin tidak sempurna, sebagaimana bangsa ini juga belum selesai belajar tentang arti kebebasan. Tapi Mens Rea telah membuka percakapan penting: sejauh mana kita siap menanggung konsekuensi dari demokrasi yang kita agungkan? Apakah kita benar-benar ingin bebas, atau hanya ingin bebas selama tidak tersinggung?

Pada akhirnya, Mens Rea bukan sekadar pertunjukan komedi. Ia adalah eksperimen sosial, refleksi hukum, dan renungan politik yang dibungkus dalam tawa getir. Di balik setiap punchline, terselip pertanyaan yang menggigit: siapa sebenarnya yang memiliki Mens Rea —sang komika, atau mereka yang tak tahan bercermin pada kenyataan? (Dewi Farah)