LIDAHRAKYAT.COM Fenomena politik Indonesia kembali berdenyut dengan ritme baru. Di tengah riuh redah kontestasi dan dinamika partai atas peran fungsi di parlemen bak seperti awal semester. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) muncul sebagai bintang muda yang sinarnya kian terang. Di balik cahaya itu, berpendar sebuah fenomena yang disebut para pengamat sebagai Jokowi Effect—sebuah daya gravitasi politik yang memikat, menembus sekat ideologi, dan menggugah naluri para politisi untuk menatap arah baru.

Realitas Jokowi Effect bukan sekadar istilah akademik yang lahir dari ruang analisis politik. Ia adalah metafora tentang pengaruh personal yang menjelma menjadi kekuatan struktural. Dalam konteks PSI, efek ini bekerja layaknya gelombang elektromagnetik: tak kasat mata, namun mampu menggerakkan partikel-partikel politik menuju satu kutub yang sama—kutub Kaesang Pangarep, sang penerus simbolik kepemimpinan Jokowi.

Para pengamat politik yang menyoroti fenomena ini, menyebut bahwa kehadiran Jokowi di orbit PSI membawa berkah elektoral dan insentif politik. Dalam bahasa politik, ini adalah bentuk transfer of legitimacy—perpindahan legitimasi dari figur yang telah mapan kepada wadah politik yang masih muda. PSI, yang dahulu dianggap sekadar partai anak muda dengan idealisme cair, kini menjelma menjadi magnet yang menarik para politisi kawakan dari berbagai partai.

Perpindahan sejumlah tokoh seperti: Mantan Ketua Umum DPP Partai NasDem; Ahmad Ali, Ketua DPP NasDem; Bestari Barus, Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan; Rusdi Masse Mappasess, Ketua Bidang Pemilih Pemula NasDem; Ricky Valentino, hingga Kader Senior Golkar; I Wayan Suyasa, bukan sekadar migrasi politik biasa. Ia adalah gejala sosial yang menunjukkan bahwa politik Indonesia tengah mengalami proses rejuvenation—peremajaan yang lahir dari kebutuhan akan ruang baru, udara segar, dan panggung yang lebih luas untuk berperan. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dibaca melalui teory political opportunity structure, di mana aktor-aktor politik akan bergerak menuju ruang yang menawarkan peluang lebih besar untuk berkembang. PSI, dengan struktur yang masih lentur dan kepemimpinan muda yang adaptif, menjadi lahan subur bagi mereka yang ingin menanam kembali benih pengaruhnya. Namun, di balik semua itu, tersimpan pertanyaan filosofis: apakah Jokowi Effect ini akan menjadi fondasi ideologis yang kokoh, atau sekadar euforia sesaat yang lahir dari pesona personal? Politik, sebagaimana hukum fisika sosial, selalu mencari keseimbangan antara daya tarik dan daya tahan. Magnet bisa menarik logam, tetapi tidak semua logam mampu bertahan di medan magnet yang sama.

Rasionalitas Politik Mondern

PSI kini berada di persimpangan sejarahnya sendiri. Di satu sisi, ia memiliki momentum untuk tumbuh menjadi kekuatan politik baru yang merepresentasikan semangat muda dan rasionalitas politik modern. Di sisi lain, ia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam bayang-bayang tapi sekaligus memperjelas paham jokowisme sesungguhnya. Jika Jokowi Effect adalah percikan api, maka tugas PSI adalah menjaga agar api itu tidak sekadar menyala sesaat, melainkan menjadi obor yang menerangi jalan panjang demokrasi Indonesia. Sebab dalam politik, sebagaimana dalam ilmu alam, energi yang besar hanya akan bermakna jika mampu diubah menjadi gerak yang berkelanjutan. Inilah tantangan sejati PSI: bukan hanya menjadi magnet yang menarik, tetapi menjadi medan gaya yang membentuk arah baru bagi politik Indonesia—lebih muda, lebih rasional, dan lebih berakar pada cita-cita perubahan yang sejati.

Demokrasi muda adalah harapan baru bagi Indonesia. Generasi muda memiliki potensi besar untuk mengubah masa depan demokrasi dengan kesadaran politik yang meningkat dan akses informasi yang luas. Dengan demikian, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik untuk mengubah makna yang diberikan oleh manusia pada alam lingkungan semesta. Kita perlu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi pada semuah komunitas lingkungan yang positif untuk mempengaruhi opini publik.

Rasionalitas politik modern anak muda dapat dilihat sebagai sebuah modal strategis, tetapi bukan jaminan otomatis untuk mengisi jabatan publik semata. Ada perjuangan panjang yang mesti dilalui untuk menangkal tantangan utamanya bukan kekurangan kapasitas intelektual, melainkan ketidaksinkronan antara logika rasional dengan struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya demokratis dan meritokratis. Kita bisa saja menganalisasi bahwa kunci keberhasilan anak muda rasional pada aspek jabatan publik terletak pada: 1) konsolidasi jejaring politik yang etis berdampak, 2) penguasaan seni kompromi tanpa kehilangan nilai, dan 3) kemampuan menerjemahkan rasionalitas menjadi narasi publik yang membumi.

Menurut kami ketiga hal diatas penting karena kekuasaan adalah jaringan, bukan sekadar posisi. Dalam praktik, kebijakan publik tidak pernah dihasilkan oleh satu aktor rasional tunggal, melainkan oleh: koalisi kepentingan, relasi antar-aktor, proses tawar-menawar formal dan informal. Tanpa jejaring:gagasan tidak masuk agenda, rekomendasi kebijakan tidak dibahas, keputusan rasional tidak dieksekusi. Selain itu juga karena politik adalah seni kemungkinan, bukan kesempurnaan. Rasionalitas modern sering terjebak pada ilusi: “Jika argumen benar dan datanya kuat, kebijakan pasti diterima.” Dengan demikian alasan yang mengugat terakhir adalah legitimasi politik yang selalu lahir dari makna yakni apa yang bisa diterima dan sebisanya dinikmati bukan tabel data. Kebijakan publik membutuhkan: dukungan rakyat, pemahaman publik, legitimasi sosial. Sementara rasionalitas modern cenderung: teknokratis, penuh istilah, berbasis abstraksi. Masalahnya: publik tidak memilih kebijakan, publik memilih makna

Dalam konteks ini, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan perubahan positif. Mereka dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi opini publik, dan memobilisasi dukungan untuk perubahan. Tidak sedikit juga tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam memainkan peran ini. Apatisme, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dan kurangnya pendidikan politik adalah beberapa contoh dari tantangan yang dihadapi. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik bagi generasi muda. Kita perlu memberikan mereka akses informasi yang luas dan akurat tentang politik dan demokrasi. Dengan demikian, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan perubahan positif. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

*Martinus Laba Uung, Analis Kebijakan Publik, Mahasiswa Program Doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta. Pendiri Jaringan Nasional Pemuda Hijau [JARNAS PEMUDA HIJAU]