Oleh: P. DR. DODDY SASI, CMF.*

Di tengah dunia yang semakin bising oleh retorika kekuasaan, suara yang paling tenang justru sering menjadi yang paling mengganggu. Tulisan ini menelusuri benturan dua cara memahami dunia—antara dominasi dan dialog, antara kemenangan dan makna—melalui ketegangan simbolik antara Donald Trump dan Paus Leo XIV.  Di antara keduanya, pertanyaannya tetap sama: apakah kekuasaan masih bersedia dibatasi oleh moral?

“Damai Sejahtera Bagi Kamu Sekalian” Ketika Paus Leo XIV pertama kali muncul dan berdiri di balkon Basilika Santo Petrus, dengan tenang ia mengucapkan kalimat: “Damai sejahtera bagi kamu sekalian.” 

Dunia mungkin mengira itu hanyalah salam liturgis biasa. Ternyata tidak. Dalam konteks global hari ini, itu adalah pernyataan politik paling berbahaya—bukan karena agresif, tetapi karena terlalu jujur. Ketika Paus Leo XIV mengucapkan salam ini, ia tidak sedang meluncurkan agenda, tidak sedang menyusun aliansi, tidak pula menandai garis pertempuran baru dalam peta geopolitik dunia. Ia hanya menyapa. Namun justru di situlah letak kekuatannya—dan sekaligus kegelisahannya. Sebab dunia tidak pernah benar-benar nyaman dengan damai yang sejati.

Damai yang sejati bukan sekadar ketiadaan konflik; ia adalah kehadiran kebenaran, keadilan, dan keberanian untuk berjumpa. Dan itulah yang membuatnya berbahaya—terutama bagi mereka yang membangun pengaruh dari ketakutan, memperkuat posisi lewat polarisasi, dan mempertahankan kuasa dengan menciptakan musuh.

Dalam pidato perdananya, Leo XIV tidak tampil sebagai penguasa global dengan strategi yang terukur. Ia hadir sebagai gembala. Kata-katanya tidak tajam seperti senjata, tetapi justru karena itu ia menembus lebih dalam: damai, cinta, dialog, bersama. Kata-kata yang dalam logika kekuasaan modern sering dianggap lemah, naif, bahkan tidak relevan. Namun Injil tidak pernah bermain dalam logika yang sama. Di dalam tradisi Kristiani, justru di situlah kekuatan menemukan bentuknya yang paling radikal. Damai bukan kompromi; ia adalah keberanian untuk menolak kebencian. Dialog bukan kelemahan; ia adalah penolakan terhadap dehumanisasi. Cinta bukan retorika; ia adalah keputusan untuk tetap melihat manusia, bahkan di tengah konflik yang paling keras.

Di tengah dunia yang semakin terbelah—antara “kami” dan “mereka”, antara “benar” dan “musuh”—Paus tidak menawarkan kemenangan. Ia menawarkan perjumpaan. Dan di sinilah kegelisahan itu mulai terasa. Karena bagi sebagian pemimpin, dunia bukanlah ruang perjumpaan, melainkan arena penguasaan. Jembatan bukan untuk dilalui bersama, melainkan untuk dikendalikan—atau dihancurkan, jika tidak menguntungkan. Dalam logika ini, damai bukan tujuan, melainkan alat tawar. Dan dialog sering kali hanya menjadi panggung untuk memperkuat posisi, bukan untuk mencari kebenaran bersama. Maka salam “damai sejahtera” itu berubah makna. Ia tidak lagi terdengar netral. Ia menjadi tantangan. Sebuah undangan yang tidak bisa dijawab setengah hati: apakah dunia masih berani memilih damai, ketika konflik terasa lebih menguntungkan? Apakah para pemimpin masih mau membangun jembatan, ketika tembok memberi rasa aman yang semu? Leo XIV tidak memberikan jawaban teknis. Ia tidak menawarkan strategi instan. Ia hanya mengingatkan sesuatu yang lebih mendasar—bahwa tanpa damai, segala kemenangan pada akhirnya hanyalah kekalahan yang ditunda. Dan mungkin, justru karena itu, salamnya mengganggu.

Warisan yang Tidak Bisa Dibeli

Pemilihan nama itu tidak pernah netral. Dalam tradisi Gereja, nama adalah arah—bukan sekadar identitas, melainkan pernyataan sikap. Maka ketika Paus Leo XIV memilih nama “Leo”, ia tidak sedang bernostalgia. Ia sedang menempatkan dirinya dalam sebuah garis warisan yang tegas—warisan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa dipoles dengan citra. Dari Paus Leo XIII, ia mewarisi keberanian untuk berbicara tentang keadilan sosial. Tentang buruh, tentang martabat manusia, tentang struktur ketidakadilan yang sering kali disamarkan sebagai keniscayaan ekonomi.

Gereja, dalam garis ini, bukan penonton netral—ia adalah suara yang mengganggu kenyamanan mereka yang diuntungkan oleh ketimpangan. Dari Paus Fransiskus, ia mewarisi cara berjalan: dekat, sederhana, tanpa jarak yang dibuat-buat. Sebuah Gereja yang tidak berdiri di atas umat sebagai menara moral, melainkan berjalan bersama mereka—terkadang pelan, sering kali kotor oleh debu jalan, tetapi justru karena itu menjadi nyata. Dan lebih dalam lagi, dari Santo Agustinus, ia mewarisi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi segala bentuk kekuasaan yang arogan: kesadaran bahwa otoritas tanpa kerendahan hati hanyalah ilusi yang menunggu runtuh.

Ketika ia mengutip kalimat klasik Agustinus—“Bersamamu aku seorang Kristiani, bagimu aku seorang Uskup”—ia tidak sedang memperindah pidato. Ia sedang menarik garis batas. Bahwa kepemimpinan, dalam iman, bukan tentang meninggikan diri, melainkan tentang menempatkan diri. Bukan tentang kultus pribadi, melainkan tentang pelayanan yang sadar diri.

Dan justru di titik ini, kontras itu menjadi terlalu terang untuk diabaikan. Di satu sisi, seorang pemimpin Gereja yang secara sadar menolak untuk menjadi pusat. Ia menghindari panggung yang berlebihan, menolak untuk menjadikan dirinya ikon yang tak tersentuh. Ia tahu bahwa begitu pemimpin menjadi lebih besar dari pesan yang ia bawa, maka pesan itu sudah mulai kehilangan maknanya. Di sisi lain, kita hidup dalam zaman di mana kepemimpinan politik sering kali justru dibangun dari sebaliknya: dari citra, dari pengulangan diri, dari kebutuhan untuk terus dilihat—bahkan, jika perlu, untuk dipuja.

Salah satu figur yang paling mencolok dalam lanskap ini adalah Donald Trump. Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh gambar dan persepsi, ia menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa diperluas bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat narasi visual yang nyaris tanpa batas. Dan kadang, narasi itu melangkah terlalu jauh. 

Sejarah mungkin belum pernah melihat seorang presiden yang begitu nyaman bermain di wilayah simbol-simbol besar—bahkan yang dalam tradisi iman tidak pernah dimaksudkan untuk dilekatkan pada manusia biasa. Gambaran-gambaran yang beredar, termasuk yang ia bagikan sendiri, sesekali menempatkannya dalam posisi yang—setidaknya secara visual—bersinggungan dengan imaji mesianis. Bagi sebagian orang, itu mungkin sekadar strategi komunikasi. Bagi yang lain, itu adalah tanda zaman: ketika batas antara kepemimpinan dan kultus mulai kabur. Dan di sinilah warisan itu berbicara. Karena warisan yang dihidupi oleh Leo XIV tidak membutuhkan efek visual, tidak bergantung pada algoritma, dan tidak mencari pembenaran dari sorakan massa. Ia berdiri dari sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam: kesadaran bahwa manusia, betapapun tingginya ia berdiri, tetaplah manusia. Warisan itu tidak bisa dibeli. Dan justru karena itu, ia tidak mudah ditiru.

Ketika Kuasa Tidak Tahan Dikritik

Konflik itu, jika dilihat sekilas, tampak seperti perselisihan biasa antara dua tokoh besar. Namun di baliknya, yang bertabrakan bukan sekadar dua pribadi—melainkan dua cara memahami dunia. Di satu sisi, Donald Trump berbicara dalam bahasa yang sangat dikenal oleh politik modern: kekuatan, loyalitas, identitas, kemenangan, kontrol.

Sebuah bahasa yang tegas, langsung, dan—yang paling penting—efektif dalam dunia yang mengukur keberhasilan dari dominasi. Di sisi lain, Paus Leo XIV memilih bahasa yang tampak jauh lebih rapuh: damai, dialog, batas moral, tanggung jawab. Bukan karena ia tidak memahami realitas kekuasaan, tetapi karena ia menolak untuk menjadikannya sebagai pusat. Di sinilah benturan itu menjadi tak terelakkan.

Ketika Leo XIV berbicara tentang bahaya “hasrat akan kemahakuasaan”, ia tidak menunjuk siapa pun. Ia tidak menyebut nama, tidak membuat tuduhan langsung, tidak menyusun serangan personal. Ia hanya menghidupkan kembali sebuah peringatan lama—bahwa kekuasaan, ketika tidak dibatasi oleh moral, cenderung melampaui dirinya sendiri. Namun justru karena itu, kata-katanya menjadi tajam. Sebab kritik yang paling mengganggu bukanlah yang menyerang secara frontal, melainkan yang memaksa seseorang untuk bercermin. Dan mereka yang merasa tersentuh biasanya bukan karena disebut, melainkan karena mengenali diri mereka sendiri di dalamnya.

Respons yang datang dari Gedung Putih—cepat, defensif, sedikit tersinggung—tidak hanya memperlihatkan dinamika politik biasa. Ia justru memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam: bahwa bahasa Injil, sejauh apa pun jaraknya dari pusat kekuasaan, masih memiliki daya untuk mengusik. Bahwa bahkan tanpa menyebut nama, ia tetap bisa mengenai sasaran. Dan di sinilah ironi zaman ini menjadi begitu jelas. Kita hidup dalam dunia yang mengklaim diri modern, rasional, dan maju—namun sebuah pesan yang lahir dua ribu tahun lalu masih mampu menembusnya. Masih mampu membuat kekuasaan merasa gelisah. Masih mampu menciptakan ketegangan yang nyata. 

Bukan karena pesan itu baru, tetapi justru karena ia tidak pernah kehilangan relevansinya. Injil tidak menawarkan kekuasaan yang lebih besar. Ia menawarkan batas. Dan bagi kekuasaan yang tidak tahan dibatasi, itulah bentuk kritik yang paling sulit diterima.

Kultus atau Komunitas?

Di titik tertentu, dukungan politik berhenti menjadi soal pilihan rasional—dan mulai menyerupai sesuatu yang lebih dalam, bahkan lebih emosional. Fenomena di sekitar Donald Trump sering kali bergerak di wilayah itu. Bagi sebagian pendukungnya, ia bukan sekadar figur publik atau pemimpin negara. Ia diperlakukan seolah-olah “dipilih”—bukan hanya secara politik, tetapi hampir dalam arti yang menyerempet wilayah teologis. Di sinilah batas antara politik dan agama mulai kabur. Ketika loyalitas tidak lagi dibangun dari evaluasi kritis, melainkan dari keyakinan yang nyaris tak tergoyahkan, politik perlahan berubah wajah. Ia tidak lagi menjadi ruang diskusi, melainkan ruang pengakuan iman—dengan simbol, narasi, dan figur sentral yang sulit disentuh oleh kritik. 

Masalahnya bukan pada semangat atau kesetiaan. Masalahnya muncul ketika semua itu kehilangan kerendahan hati. Karena agama yang kehilangan kerendahan hati mudah berubah menjadi ideologi. Dan ideologi, ketika dipersenjatai dengan kekuasaan, hampir selalu bergerak menjauh dari damai. Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan kemenangan. Ia tidak lagi membuka ruang dialog, melainkan menutupnya rapat-rapat.

Di tengah kecenderungan itu, posisi Gereja Katolik menjadi terasa asing—bahkan tidak nyaman—bagi banyak orang. Bukan karena Gereja tanpa cacat. Justru sebaliknya: karena ia membawa sebuah tradisi yang tidak populer di zaman yang alergi terhadap kritik, yaitu tradisi koreksi diri dan pengakuan akan batas. Dalam sejarahnya yang panjang, Gereja belajar—sering kali dengan cara yang menyakitkan—bahwa kekuasaan, termasuk kekuasaannya sendiri, harus selalu ditempatkan di bawah penilaian moral. Tidak ada figur yang kebal. Tidak ada otoritas yang mutlak tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, Gereja tidak mengkanonisasi pemimpin politik. Ia tidak pernah menyamakan kekuasaan dengan keselamatan. Dan melalui suara para pemimpinnya—termasuk Paus Leo XIV—ia terus mengingatkan bahwa setiap kekuasaan duniawi, betapapun besar dan populernya, tetap harus tunduk pada ukuran yang lebih tinggi: martabat manusia, keadilan, dan kebenaran.

Sebuah sikap yang, tentu saja, tidak selalu disambut dengan hangat. Karena bagi mereka yang terbiasa dipuji, koreksi terasa seperti ancaman. Dan bagi mereka yang telah menjadikan figur sebagai pusat segalanya, batas moral sering kali terdengar seperti gangguan—bukan sebagai penyelamat.

Dua Visi Tentang Dunia?

Pertikaian ini tidak berhenti pada dua figur. Ia membuka sebuah panggung yang lebih luas—hubungan internasional, tempat di mana kepentingan, kekuasaan, dan nilai-nilai saling bernegosiasi, dan kadang saling menegasikan.

Di atas kertas, Vatikan bukanlah kekuatan besar. Ia tidak memiliki armada militer, tidak menyimpan senjata nuklir, tidak menggerakkan pasar global. Dalam logika geopolitik klasik, ia nyaris tak memiliki daya paksa. Namun justru di situlah letak paradoksnya. Karena Vatikan memiliki sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik kekuatan: otoritas moral global. Sebuah jenis pengaruh yang tidak memaksa, tetapi mengikat; tidak mengancam, tetapi menantang.

Ketika Paus Leo XIV berbicara tentang perang, penderitaan, atau batas kekuasaan, ia tidak sekadar menyampaikan posisi diplomatik. Ia berbicara sebagai suara hati—sebuah posisi yang tidak tunduk pada kalkulasi untung-rugi, tetapi pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang benar, dan untuk siapa kekuasaan itu digunakan. Dan di dunia yang semakin digerakkan oleh strategi, suara seperti ini sering kali terasa mengganggu. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak mudah dinegosiasikan. Di sisi lain, pendekatan yang diwakili oleh Donald Trump berbicara dalam kerangka yang berbeda. Kepentingan nasional menjadi titik tolak. Keamanan, stabilitas, dan keuntungan strategis menjadi ukuran. Dalam kerangka ini, moral tidak diabaikan—tetapi sering kali ditempatkan setelah prioritas yang lebih “mendesak”. 

Perbedaan ini kemudian tampak jelas dalam berbagai isu konkret: migrasi, konflik internasional, bahkan cara melihat “yang lain”. Yang satu berbicara tentang martabat manusia yang melampaui batas negara. Yang lain lebih berhati-hati, mengukur dampak terhadap batas-batas itu sendiri. Keduanya, pada tingkat tertentu, memiliki logikanya masing-masing. Namun ketika dua logika ini bertemu, mereka jarang benar-benar berkompromi. Mereka saling menguji—dan pada saat yang sama, memaksa dunia untuk tidak sekadar menonton. Karena pada akhirnya, pertanyaannya tidak bisa dihindari. Apakah kekuasaan harus dibatasi oleh moral? Atau justru moral yang harus menyesuaikan diri dengan kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan arah diplomasi. Ia menentukan arah kemanusiaan itu sendiri.

Pada akhirnya, yang kita saksikan bukanlah sekadar ketegangan antara Donald Trump dan Paus Leo XIV. Itu hanya permukaan. Di bawahnya, ada dua cara memahami dunia yang sulit dipertemukan. Yang satu melihat dunia sebagai arena perebutan kekuasaan—tempat di mana kekuatan harus ditegaskan, posisi harus diamankan, dan kemenangan menjadi ukuran utama. Yang lain melihat dunia sebagai ruang perjumpaan—tempat di mana manusia, dengan segala perbedaannya, dipanggil untuk bertemu, berbicara, dan—meskipun sulit—saling mengakui martabat satu sama lain. Yang satu menjanjikan kemenangan. Yang lain menawarkan makna.

Sejarah, seperti biasa, mungkin akan mencatat siapa yang menang—siapa yang lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih bertahan. Namun nurani manusia bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu berpihak pada yang paling keras, atau yang paling dominan.

Ia cenderung mengingat yang paling benar—meskipun sering kali dalam diam. Dan di tengah dunia yang semakin bising oleh klaim, oleh citra, oleh perebutan posisi, mungkin justru suara yang paling penting tetap yang paling sederhana. Bukan seruan kemenangan. Melainkan sapaan: “Damai sejahtera bagi kamu sekalian.”

*Penulis adalah Rohaniwan Ketua Tribunal Keuskupan Agung Kupang, Lulusan Hukum Gereja Universitas Kepausan Lateran Roma.