LIDAHRAKYAT.COM—TIMOR TENGAH UTARA,— Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, SH, memimpin rapat evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah TTU pada Jumat, 27 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Wakil Bupati TTU menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi, khususnya terkait perjalanan dinas. 

“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah agar lebih tertib dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelaksanaan perjalanan dinas harus melalui prosedur yang benar, termasuk kewajiban penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut, Kamilus Elu menekankan perlunya penyederhanaan dokumen untuk mempermudah pengawasan. 

“Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD harus disatukan dalam satu dokumen agar lebih mudah dikontrol dan diawasi,” ujarnya. 

Ia juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di masing-masing instansi. Selain itu, ia mendorong efisiensi anggaran dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak. 

“Perjalanan dinas yang tidak urgen sebaiknya diminimalisir dan dapat digantikan dengan pemanfaatan teknologi, termasuk media sosial untuk koordinasi dan komunikasi,” katanya.

Menurutnya, anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dokumen resmi. 

“Seluruh draft Peraturan Bupati, keputusan, dan dokumen resmi lainnya wajib melalui Bagian Hukum agar penggunaan bahasa, penetapan tanggal, dan substansi kebijakan menjadi lebih tertib dan mudah dipahami,” jelasnya.

Ia pun secara khusus meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menyelenggarakan lomba antar desa guna mendorong partisipasi masyarakat dan percepatan pembangunan di tingkat desa.