LIDAHRAKYAT.COM, — Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab TTU mempertahankan opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah selama enam tahun berturut-turut.

Penyerahan dokumen LHP dilakukan dalam kegiatan resmi di Kantor BPK RI Perwakilan NTT pada Selasa (25/5/2026). Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, kepada Bupati TTU, Yoseph Falentinus Delasalle Kebo.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati TTU hadir didampingi Wakil Ketua DPRD TTU, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah TTU, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU.

Opini WTP yang diberikan BPK RI merupakan bentuk penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dianggap telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta memenuhi prinsip transparansi, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Capaian ini sekaligus memperkuat rekam jejak Pemkab TTU dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Sebelumnya, laporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU pada tahun-tahun sebelumnya juga memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Bupati TTU, Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten TTU kembali meraih opini WTP pada tahun ini.

“Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras tersebut,” ujar Bupati TTU.

Menurutnya, raihan opini WTP tidak boleh dipandang hanya sebagai prestasi administratif semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan profesional.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi keuangan, termasuk dalam pengelolaan aset daerah, optimalisasi pajak daerah, serta peningkatan disiplin birokrasi dalam penggunaan anggaran pemerintah.

“Tahun ini merupakan tahun keenam kita meraih WTP, dan tentu ini harus dipertahankan dengan kerja yang lebih disiplin, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” tegas Bupati Falent.

Selain itu, Bupati TTU juga meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU agar terus meningkatkan koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten TTU berharap capaian opini WTP tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara di daerah itu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.