Alumni se-Jawa Bali Sumatra nilai pos militer belum jamin keamanan warga sipil, aktivitas berkebun justru dipersulit

LIDAHRAKYAT.COM – Wacana pembangunan tiga pos militer baru di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memicu penolakan dari Himpunan Alumni se-Jawa Bali dan Sumatra HA-JABASU Kabupaten Yahukimo. Ketua HA-JABASU Yahukimo Elius Pase, S.Pt, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut melalui pernyataan tertulis pada 20 Juni 2029. Ia menilai keberadaan pos-pos militer yang sudah ada belum memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil, justru mempersempit ruang aktivitas warga.

“Pembangunan pos militer sah-sah saja atas nama keamanan. Tapi pemerintah perlu berkaca dari pengalaman dan pelayanan beberapa pos militer yang sudah dibangun,” kata Elius dalam pernyataannya.

Evaluasi Pos Militer Eksisting

Elius merinci sejumlah pos militer yang telah beroperasi di wilayah Yahukimo, seperti Pos Sekla, Pos Jalan Gunung yang dikenal warga sebagai “pengalihan Bonto buatan”, Pos Braza, dan Pos Statistik Ujung Aspal. Menurutnya, pos-pos itu belum menjamin perlindungan terhadap warga sipil. Ia mencontohkan peristiwa di depan Pos Sekla, di mana terjadi kekerasan penembakan terhadap dua warga sipil yang juga anggota aktif Bawaslu. Kejadian serupa disebut terjadi di beberapa pos lain.

“Dengan pengalaman seperti ini membuat masyarakat kita trauma. Hampir 99% masyarakat kita berkebun dan berternak. Tapi sekarang ruang aktivitas dipersulit. Mama-mama yang ke kebun diwajibkan tunjukkan identitas seperti KTP,” ujarnya.

Khawatir Kriminalitas Naik

HA-JABASU khawatir pembatasan ruang gerak warga sipil atas nama keamanan justru menimbulkan masalah baru. Elius menyebut, jika kebebasan warga berkebun dan beternak terus dipersempit, potensi angka kriminalitas di dalam Kota Dekai bisa meningkat.

“Menurut kami penambahan pembangunan pos militer bukanlah suatu solusi, malah menambah masalah,” tegasnya.

Desak Kajian Untung Rugi

Elius meminta Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, Sekretaris Daerah, serta Ketua DPR Kabupaten Yahukimo mempertimbangkan matang rencana pembangunan pos militer baru. Ia mendesak pemerintah melakukan kajian untung rugi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan fisik.Sampai berita ini diturunkan, Kompas belum mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kodam XVII/Cenderawasih, atau Polres Yahukimo terkait wacana pembangunan tiga pos militer baru dan pernyataan HA-JABASU.

Yahukimo merupakan salah satu kabupaten di Papua Pegunungan yang masuk wilayah 3T. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan subsisten. Dinamika keamanan di wilayah ini kerap menjadi perhatian nasional karena posisinya berbatasan langsung dan rawan konflik.