Refleksi tentang Dua Forum Permusyawaratan Tertinggi

Dalam tradisi dan sistem permusyawaratan Nahdlatul Ulama, muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang memiliki wewenang strategis. Forum ini berhak menilai pertanggungjawaban kepengurusan PBNU, membentuk kepengurusan untuk masa khidmah lima tahun mendatang melalui pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) guna menentukan Rais Aam, serta memilih Ketua Umum Tanfidziyah setelah mendapat restu Rais Aam. Selain itu, muktamar juga berwenang mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mengeluarkan rekomendasi, membahas masail diniyah, serta mengambil keputusan strategis lainnya yang berdampak pada kepentingan bangsa dan negara.

Lantas, apakah Musyawarah Besar (MUBES) Ikatan Keluarga Santri Salafiyah Syafi'iyah (IKSASS) memiliki kesamaan dengan muktamar NU? Jawabannya: banyak persamaan yang mencolok.

Dalam MUBES IKSASS, terdapat penetapan Ketua Umum Majelis Syuriah yang secara ex officio adalah pengasuh pesantren, sama-sama pimpinan tertinggi. Perbedaannya, Rais Aam NU dipilih oleh AHWA dengan syarat harus pengasuh pesantren, sementara di IKSASS penetapannya lebih langsung. Keduanya sama-sama memiliki kewenangan mengubah AD/ART. MUBES juga dapat memilih bakal calon Ketua Umum Majelis Tanfidziyah yang kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Ketua Umum Majelis Syuriah, fungsinya setara dengan Ketua Umum PBNU sebagai pelaksana kebijakan organisasi. Rekomendasi untuk kepentingan internal maupun eksternal pun dihasilkan dalam kedua forum ini. Dari segi teknis persidangan, keduanya juga serupa: ada sidang pleno dan komisi-komisi. Kepanitiaan pun tak jauh berbeda, ada Steering Committee (SC) yang menyiapkan draft materi, Organizing Committee (OC) yang mengatur pelaksanaan, ditambah panitia lokal. Bahkan pesertanya sama-sama berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

Lalu, apa yang membedakan keduanya?

Perbedaan mendasar terletak pada dinamika politiknya. Dalam MUBES IKSASS, tidak terdengar hiruk-pikuk perebutan posisi Ketua Umum Tanfidziyah, karena semua bermuara pada satu komando Ketua Umum Majelis Syuriah dengan tetap memperhatikan aspirasi peserta. Tidak ada fragmentasi atau kontestasi dalam penggalangan suara, apalagi praktik-praktik tercela seperti politik uang. Bahkan sekadar terdengar melakukan hal demikian, pelakunya akan mendapat sanksi moral yang menyayat hati hingga ke lubuk yang paling dalam, penyesalan tanpa obat.

Bagaimana dengan Muktamar NU? Gemuruh "politik uang" memang tidak terdengar secara eksplisit, nada dan lagunya tak berkumandang namun aromanya tercium hingga ke "Sidratul Muntaha". Bukan hanya berebut restu Rais Aam, bahkan istana negara pun menjadi sasaran mereka yang tengah berkontestasi. Sementara di MUBES, tak satu pun yang berebut, apalagi sampai ke istana negara. Cukup dengan wirid Ratibul Haddad, qasidah istighatsah, bahkan dengan hymne dan mars IKSASS, para peserta MUBES akan bersatu: satu hati, satu rasa, satu cinta... Salafiyah Syafi'iyah.

Andai saja dinamika Muktamar NU dengan segala kompleksitasnya, dapat "meniru" kekhusyukan MUBES IKSASS, niscaya akan bermuara pada ketentraman dan kedamaian. Jika para elite dan punggawa NU yang sedang "gègèran" (berselisih) benar-benar rukun kembali, barangkali tidak perlu ada ketegangan seperti serangan rudal Iran versus Israel di panggung dunia.

Sukorejo, 23 Mei 2026